Opsikan Kajian Berbasis Kearifan Lokal, Dosen UPI Sumenep Dorong Percepatan Revisi Perda Tembakau

Sumenep, moralika.com – Dosen Universitas PGRI (UPI) Sumenep, Khoiril Anwar, mendukung rencana revisi Perda Nomor 6/2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembelian dan Pengusahaan Tembakau. Bahkan, akademisi dari kampus tertua di Kota Keris ini, juga mendorong percepatan proses pembahasan hingga penyusunan naskah akademik (NA) revisi perda tersebut.

Anwar menyampaikan, penyusunan NA revisi Perda Kabupaten Sumenep Nomor 6/2012 harus melalui kajian secara mendalam. Kajian tersebut, dapat dimuarakan pada kepentingan multisektor dan tidak sekadar menguntungkan sebelah pihak.

“Makanya, dalam proses revisi perda ini, harus ada kesepahaman maindset antara pemerintah dengan petani, dan bahkan pedagang atau pengusaha,” ungkapnya usai mengikuti forum audiensi bersama aktivis PMII Sumenep di kantor DPRD setempat, Senin (8/9/2025).

Baca Juga:

Ribuan Ton Pupuk Bersubsidi di Sumenep Tak Terealisasi

Perumusan NA perda itu, lanjut dia, sebaiknya disesuaikan dengan kearifan lokal. Akar persoalan yang terjadi mulai dari hulu sampai hilir, dapat dijadikan acuan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pembahasan.

“Pemerintah harus bisa hadir ke tengah masyarakat. Supaya, keluhan dan persoalan yang dialami petani tembakau dapat dikaji dengan baik,” katanya.

Mengenai itu, pemerintah daerah bisa memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia di tengah masyarakat. Salah satunya yakni melaksanakan serap aspirasi dengan melibatkan kelompok tani.

Baca Juga:

Polisi Lamban Memperbaiki Berkas Perkara Pemerasan Tersangka LSM dan ASN di Sumenep

“Pemerintah sebenarnya sangat bisa untuk melakukan pendekatan dari hulu ke hilir. Mulai dari proses penanaman, panen dan bahkan penentuan harga, selayaknya memang perlu dijamin oleh pemerintah melalui produk regulasi,” tuturnya.

Berdasar analisis masalah di lapangan, kata Anwar, tidak sedikit petani tembakau yang dilanda kecemasan tiap musim tanam tembakau. Sebab, stabilitas harga pada waktu bersamaan tidak dapat diprediksi secara jelas.

“Makanya, nanti harus ada standarisasi kualitas tembakau yang diatur melalui perda. Sehingga, patokan harga dapat ditentukan sesuai klasifikasi kualitas tersebut,” ujarnya.

Baca Juga:

DPRD Sumenep Desak Penyusunan NA Revisi Perda Tembakau Segera Dilakukan, Eksekutif Berdalih Tak Bisa Dimulai Tahun Ini

Mengenai pembahasan dan perumusan NA revisi Perda Nomor 6/2012, Anwar menyetujui jika hal demikian melibatkan akademisi dari kampus-kampus lokal daerah. Menurutnya, semua itu dapat menjadikan proses analisis kajian NA lebih tajam dan berbasis kearifan lokal.

“Kami sangat mendukung dan siap untuk terlibat dalam proses perumusannya,” pungkas dia. (bus)

Baca Juga:

Prabowo Merombak Kabinet: Copot Menteri Lama, Nambah Kementerian Baru