“Fenomena belakangan ini, banyak sekali wartawan yang seladar menulis berita berdasar keluhan satu pihak. Mempublikasikannya secepat mungkin. Tanpa cek fakta. Tanpa konfirmasi. Tanpa keberimbangan”
Ledakan jumlah media online dalam beberapa tahun terakhir sering dipuji sebagai tanda sehatnya demokrasi. Secara teori, semakin banyak media berarti semakin banyak saluran informasi bagi publik.
Namun dalam praktiknya, tidak semua media lahir dari semangat jurnalisme. Sebagian di antaranya, justru muncul dengan tujuan yang jauh dari idealisme: sekadar mencari keuntungan finansial, termasuk mengincar kue anggaran pemerintah daerah (APBD).
Fenomena ini, kemudian melahirkan istilah dengan sebutan media instan. Media yang berdiri cepat, tetapi tanpa fondasi profesional yang kuat. Portal dibuat dalam hitungan hari, kartu pers dicetak dalam jumlah banyak, lalu “wartawan” disebar ke berbagai wilayah. Bukan untuk melakukan kerja jurnalistik yang serius, melainkan untuk mencari relasi kekuasaan dan peluang pemasukan.
Ada yang lebih memprihatinkan, banyak dari mereka yang bahkan tidak memahami dasar-dasar menulis berita. Padahal, dalam dunia jurnalistik, berita bukan sekadar tulisan panjang yang memuat cerita seseorang. Berita adalah hasil dari proses pencarian fakta, verifikasi, dan penyajian informasi yang berimbang.
Perbedaan antara berita dan opini saja sering kali tidak dipahami. Keluhan seseorang bisa langsung berubah menjadi berita. Tuduhan satu pihak bisa langsung dipublikasikan tanpa klarifikasi. Seolah-olah mendengar satu cerita sudah cukup untuk dijadikan bahan pemberitaan.
Padahal, dalam Kode Etik Jurnalistik Pasal 1, wartawan Indonesia diwajibkan bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Artinya, setiap informasi harus diverifikasi sebelum dipublikasikan.
Lebih jauh lagi, Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik menegaskan bahwa wartawan harus menguji informasi, memberitakan secara berimbang, serta tidak mencampurkan fakta dengan opini yang menghakimi. Prinsip ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi dari kerja jurnalistik yang bertanggung jawab.
Mengacu pada ketentuan tersebut, sudah menjadi barang penting terkait adanya konfirmasi dalam pemberitaan. Sebuah berita yang menyangkut seseorang atau lembaga, wartawan wajib memberikan ruang bagi pihak yang disebut untuk memberikan penjelasan. Tanpa konfirmasi, berita berpotensi berubah menjadi alat penghakiman sepihak.
Sayangnya, praktik yang terjadi di sebagian media online justru sebaliknya. Mendengar satu keluhan, menulisnya menjadi berita, lalu mempublikasikannya secepat mungkin. Tanpa cek fakta. Tanpa konfirmasi. Tanpa keberimbangan.
Cara kerja seperti ini bukan hanya melanggar etika jurnalistik, tetapi juga merusak ekosistem media itu sendiri. Ketika berita diproduksi tanpa disiplin profesional, yang lahir bukan lagi jurnalisme, melainkan sekadar konten yang dibungkus seolah berbentuk berita.
Fenomena ini juga memunculkan istilah yang sudah lama dikenal di kalangan pers: “wartawan instan” atau bahkan “wartawan bodrek.” Istilah yang memang terdengar keras, tetapi lahir dari kegelisahan para pekerja pers yang masih memegang teguh etika profesi.
Profesi wartawan bukan sekadar ditandai dengan memegang kartu pers atau memiliki akses ke narasumber. Melainkan, juga harus mampu menjalankan tanggung jawab moral terhadap publik.
Dampak paling berbahaya dari praktik media instan bukan sekadar berita yang keliru. Ada yang lebih serius, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap media.
Kondisi sekarang, publik makin dibuat ragu: sebuah berita yang disajikan di ruang publik apakah sudah diverifikasi atau sekadar tulisan sepihak? Bersamaan dengan itu, kredibilitas media pun ikut runtuh.
Padahal, dalam sistem demokrasi, media memiliki peran penting sebagai penjaga akurasi informasi dan pengawas kekuasaan. Fungsi itu hanya bisa dijalankan jika media bekerja dengan integritas, disiplin verifikasi, dan keberimbangan.
Karena itu, di tengah maraknya media online saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar jumlah portal berita yang terus bertambah. Melainkan, juga penting adanya penguatan profesionalisme dan komitmen terhadap etika jurnalistik.
Akhirnya, kekuatan sebuah media tidak diukur dari banyaknya berita yang dipublikasikan setiap hari. Tetapi, kepercayaan publik terhadap setiap kata yang ditulisnya merupakan unsur paling vital untuk dipenuhi.
Tanpa integritas, media hanya akan menjadi ruang bising yang penuh informasi setengah matang—bukan jurnalisme yang mencerahkan masyarakat. (*/bus)
