Sumenep, moralika.com – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Sumenep menggelar rapat finalisasi jadwal rencana kerja tahun 2026, Selasa (20/01/2026). Kegiatan tersebut, menjadi langkah awal untuk memastikan kinerja lembaga legislatif agar terealisasi secara terukur dan terarah.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin mengungkapkan, perumusan dan penetapan agenda kerja legislatif menjadi bagian terpenting yang harus dilaksanakan. Hal itu bertujuan untuk menjamin efektivitas kinerja masing-masing alat kelengkapan dewan (AKD) selama satu tahun berjalan.
Agenda kerja legislatif yang dirumuskan melalui rapat Bamus DPRD Sumenep itu, mencakup beberapa aspek. Mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga penganggaran.
“Penetapan jadwal rencana kegiatan ini bertujuan agar kinerja DPRD lebih terukur dan berjalan sesuai fungsi,” ungkapnya.
Menurut Zainal, perumusan jadwal agenda kerja yang disusun secara sistematis, akan memberikan pengaruh positif terhadap optimalisasi pelaksanaan program. Sehingga, kegiatan yang direalisasikan oleh masing-masing AKD dapat terlaksana lebih disiplin dan terarah.
“Melalui perencanaan yang matang, maka tugas dan fungsi DPRD dapat dijalankan sesuai target,” tegasnya.
Berdasar hasil keputusan rapat, salah satu agenda kerja AKD DPRD Sumenep tahun 2026 yaitu berupa pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda). Agenda utama lainnya, yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan masing-masing program eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep.
Bahkan, lanjut Zainal, perumusan aspek anggaran juga menjadi perhatian prioritas dalam pembahasan rapat Bamus tersebut. Sebab menurutnya, hal itu bersentuhan langsung dengan upaya peningkatan kesejateraan masyarakat.
“Agenda penganggaran, selalu kami arahkan agar berpihak pada kesejahteraan dan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Semua agenda kerja legislatif, kata Zainal, disusun sejalan dengan arah pembangunan daerah. Mengenai itu, anggota DPRD Sumenep menjadikan aspirasi masyarakat sebagai pondasi perumusan kegiatan program.
“Kegiatan DPRD harus selaras dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang,” jelasnya.
Sebagai upaya menjamin optimalisasi pelaksanaan program, Zainal menegaskan, lembaga legislatif memiliki komitmen untuk terus bersinergi dengan jajaran eksekutif di lingkungan pemerintah daerah. Termasuk juga, membangun relasi dan kolaborasi erat bersama para pemangku kepentingan lainnya.
“Ini bertujuan agar setiap kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan harapan masyarakat,” pungkasnya. (*/bus)
