Sumenep, moralika.com – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep, Jawa Timur, menyiapkan delapan paket pelatihan kerja selama tahun 2026. Peserta dalam pelatihan tersebut dijanjikan memperoleh dua sertifikat, yakni sertifikat pelatihan dan sertifikat kompetensi.
Kepala Bidang Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial, Eko Ferryanto menyebut program pelatihan itu dirancang berbasis kompetensi. Sedangkan mengenai teknis pelaksanaannya mengacu pada standar nasional.
“Peserta akan menjalani uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi profesi,” ungkapnya, Rabu (09/04/2026).
Pelaksanaan delapan paket program pelatihan tersebut akan diselenggarakan secara tersebar, baik di wilayah kepulauan atau pun di darat. Masing-masing di antaranya, terdapat enam titik lokasi pelatihan di darat dan dua sisanya di pulau.
“Tiap paket pelatihan dapat diikuti 16 peserta, sesuai standar nasional, agar hasilnya optimal,” jelasnya.
Meskipun begitu, Disnaker Sumenep membuka peluang pendaftaran bagi calon peserta hingga mencapai 30 orang per paket pelatihan. Selanjutnya, dari seluruh pendaftar tersebut, akan dilakukan seleksi hingga terpilih 16 orang yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai rangkaian kegiatan.
Mengenai jenis pelatihan yang akan diberikan kepada peserta, terdiri atas berbagai macam. Meliputi pelatihan tata boga, tata rias, keamanan atau security, multimedia, menjahit dan las listrik.
Khusus untuk wilayah kepulauan, program pelatihan tersebut sekadar difokuskan pada dua jenis, yaitu las listrik dan menjahit. Menurut Eko, penentuan jenis pelatihan ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tiap wilayah.
“Selain pelatihan, kami juga menyiapkan pendampingan setelah pelatihan,” tegasnya.
Tidak berhenti sekadar memberikan pelatihan, Pemkab Sumenep menjanjikan informasi peluang kerja untuk peserta. Mulai dari kesempatan kerja formal atau bahkan peluang untuk membuka usaha secara mandiri.
Berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, sekitar 80 hingga 85 persen peserta pelatihan telah terserap di dunia kerja.
“Tahun lalu, sekitar 80-85 persen peserta berhasil terserap di duania kerja. Sebagian di antaranya bekerja di perusahaan dan ada juga yang memilih berwirausaha,” tuturnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, mendorong keberlanjutan program pelatihan tersebut. Tiap peserta harus bisa dijamin mendapat pekerjaan sesuai kompetensi yang dimiliki.
“Jangan hanya dilatih, lalu selesai tanpa keberlanjutan,” katanya.
Politisi Partai Demokrat itu juga meminta Disnaker Sumenep agar melakukan kualifikasi terhadap peserta yang tidak memiliki perangkat kerja. Sehingga dengan begitu, maka dapat dilakukan langkah alternatif sebagai solusi.
“Peserta yang tidak punya alat seringkali jadi masalah. Bisa jadi setelah pelatihan, ilmunya hilang begitu saja,” ujarnya.
Bahkan, dia menyoroti terkait teknis pelatihan. Menurutnya, pelatihan berbasis praktik harus lebih diutamakan dibandingkan teori. Sebab penyampaian teori hanya dianggap sebagai pelengkap.
“Seharusnya 70 persen praktik dan 30 persen teori,” pungkasnya. (Ifh/bus)
