Wirausaha Santri Sumenep Terancam Dihapus, Dampak Program Dianggap Tak Progresif

Sumenep, moralika.com – Pelatihan wirausaha santri yang diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terancam dihapus. Kegiatan ini melekat di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar).

Tahun ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dialokasikan untuk wirausaha santri mencapai sebesar Rp1 miliar. Dana tersebut direalisasikan menjadi empat agenda pelatihan dengan menyasar sejumlah pondok pesantren.

Kepala Disbudporapar Sumenep, Mohamad Iksan mengatakan, empat pelatihan wirausaha santri 2025 sudah terlaksana semua. Kegiatan pertama dilaksanakan di Kecamatan Bluto dengan jenis pelatihan ecoprint dan menjahit.

Baca Juga:

Disnaker Sumenep Klaim Pelatihan Kerja Disesuaikan Keinginan Masyarakat

Lokasi pelatihan kedua, ditempatkan di Kecamatan Pasongsongan yang mengangkat materi pelatihan pembuatan kripik singkong. Berikutnya di Pulau Pagerungan Besar, Kecamatan Sapeken, yang materi pelatihannya adalah pembuatan Virgin Coconut Oil (VCO). Terakhir, pelatihan usaha angkringan di Kecamatan Masalembu.

“Semua pelatihan sudah selesai, dimulai Januari sampai Agustus 2025,” ungkapnya, Rabu (10/9/2025).

Pelaksanaan wirausaha santri sudah diprogramkan oleh Pemkan Sumenep mulai tahun 2021 sampai sekarang. Tiap tahun, agenda tersebut terlaksana tuntas yang sasarannya difokuskan pada santri ponpes.

Baca Juga:

Disnaker Sumenep Dapat Jatah DBHCHT 2025, Porsi Anggaran Mencapai Miliaran

Meskipun begitu, program tersebut terancam dihapus dari rencana progran tahun anggaran 2026. Menanggapi hal tersebut, Iksan mengaku tidak keberatan. Menurutnya, pelaksanaan wirausaha santri selama ini tidak pernah terjadi masalah yang dianggap merugikan.

“Program ini adalah tidak lanjut dari visi dan misi Bupati Sumenep. Khususnya berkaitan dengan pengembangan SDM,” ujarnya.

Mengenai progresivitas program tersebut, kata Iksan, dampaknya terhadap masyarakat cukup variatif. Sebagian peserta ada yang berhasil melanjutkan aktivitas usaha secara mandiri, namun sebagian yang lain masih mandek.

Baca Juga:

Opsikan Kajian Berbasis Kearifan Lokal, Dosen UPI Sumenep Dorong Percepatan Revisi Perda Tembakau

“Kami sudah memberikan pendampingan materi kepada peserta melalui pelatihan, bahkan juga memberikan modal peralatan untuk melaksanakan usaha. Tiap peserta terus dipantau progresivitasnya,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi menjelaskan, program wirausaha santri tidak akan dihapus. Hanya, porsi anggaran yang dialokasikan akan dikurangi dari pada biasanya.

“Tahun ini kan dianggarkan Rp1 miliar. Jadi untuk tahun depan, rencananya akan dikurangi 50 persen,” katanya.

Baca Juga:

Ribuan Ton Pupuk Bersubsidi di Sumenep Tak Terealisasi

Sementara itu, setengah porsi anggaran sisanya, legislatif mengopsikan untuk direalisasikan terhadap kegiatan lain. Misalnya seperti program perbaikan atau perawatan Gor A. Yani Sumenep.

“Kami belum melihat output yang nyata dari program wirausaha santri itu. Makanya, sebagian anggaran sebaiknya dialokasikan untuk kegiatan lain,” tegasnya.

Mengenai itu, lanjut Mulyadi, anggota DPRD berencana melakukan pemantauan secara langsung ke bawah, bersama OPD teknis. Hasil pemantauan itu, kemudian akan dijadikan pertimbangan lebih lanjut untuk memutuskan rencana program dalam agenda kegiatan APBD 2026.

Baca Juga:

Polisi Lamban Memperbaiki Berkas Perkara Pemerasan Tersangka LSM dan ASN di Sumenep

“Kami akan lihat langsung progresivitas dan dampaknya kepada masyarakat. Sehingga, rencana pengurangan anggaran bisa dipertimbangkan dengan matang,” pungkasnya. (bus)