Disnaker Sumenep Dapat Jatah DBHCHT 2025, Porsi Anggaran Mencapai Miliaran

Sumenep, moralika.com – Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sumenep dapat jatah anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) 2025. Porsi yang dialokasikan untuk organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut mencapai sebesar Rp1,6 miliar.

Kabid Pelatihan, Produktivitas dan Hubungan Industrial Disnaker Sumenep, Eko Ferryanto mengatakan, anggaran DBHCHT tahun ini direalisasikan untuk dua kegiatan. Meliputi program pelatihan kerja dan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi buruh pabrik rokok serta petani tembakau.

“Jadi, keselamatan kerja buruh pabrik rokok dan petani tembakau, dijamin BPJS yang dibayarkan melalui anggaran DBHCHT,” ungkapnya, Selasa (9/9/2025).

Baca Juga:

Opsikan Kajian Berbasis Kearifan Lokal, Dosen UPI Sumenep Dorong Percepatan Revisi Perda Tembakau

BPJS Ketenagakerjaan melalui anggaran DBHCHT 2025, mampu mengakomodasi 2.274 buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Sedangkan, mengenai program pelatihan kerja, terealisasi menjadi 11 macam pelatihan.

Bermacam jenis pelatihan kerja tersebut, salah satunya seperti <span;>tata boga, rias pengantin, las listrik, menjahit, desain grafis, multimedia dan lain-lain. Jumlah peserta di masing-masing jenis pelatihan yaitu 16 orang.

“Kami sudah melaksanakan sembilan pelatihan. Tinggal dua pelatihan yang belum selesai,” sebutnya.

Baca Juga:

Ribuan Ton Pupuk Bersubsidi di Sumenep Tak Terealisasi

Eko menjelaskan, instansinya sengaja membatasi jumlah peserta di tiap jenis pelatihan. Menurutnya, semua itu bertujuan untuk menyesuaikan dengan standarisasi keberhasilan pelaksanaan program pelatihan.

“Peserta hanya mendapatkan materi, tidak ada bantuan alat,” ucapnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, meminta OPD teknis untuk tidak sekadar melaksanakan kegiatan formal. Pascapelaksanaan pelatihan, harus dilakukan pemantauan lebih lanjut terhadap masing-masing peserta.

Baca Juga:

Polisi Lamban Memperbaiki Berkas Perkara Pemerasan Tersangka LSM dan ASN di Sumenep

“Jadi, perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan dari pemerintah kepada peserta pelatihan,” ujarnya.

Tujuan pendampingan yang dimaksud, lanjut Masdawi, adalah untuk memastikan progresivitas pelatihan kerja itu benar-benar terbukti manfaatnya. Sehingga, tiap peserta pelatihan mampu menjalankan usaha secara mandiri dan berdampak pada  penjngkatan ekonomi.

“Kalau bisa, peserta juga dibantu dengan pemberian alat. Karena, kalau hanya pelatihan saja, maka dampaknya minim,” pungkasnya. (bus)

Baca Juga:

DPRD Sumenep Desak Penyusunan NA Revisi Perda Tembakau Segera Dilakukan, Eksekutif Berdalih Tak Bisa Dimulai Tahun Ini