Sumenep, moralika.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sumenep mengalokasikan dana hibah untuk Polres Sumenep. Anggarannya mencapai Rp5.429.896.681 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2026.
Informasi yang dihimpun moralika.com dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup), anggaran tersebut dipecah menjadi 18 paket kegiatan. Beberapa di antaranya meliputi perencanaan teknis, pembangunan gedung, pengawasan teknis, hingga pengadaan interior dan meubelair.
Melalui kegiatan ini, terdapat kegiatan pembangunan Gedung SPPG Polri Kecamatan Ambunten dengan anggaran Rp1.666.136.989. Kemudian anggaran perencanaan teknis sebesar Rp80.316.500 dan pengawasan teknis dianggarkan Rp53.543.168.
Selain itu, pembangunan Gedung SPPG Polri Kecamatan Arjasa dianggarkan Rp1.573.550.238. Perencanaan teknis kegiatan tersebut dianggarkan Rp75.853.335 dan pengawasan teknis Rp50.568.734.
Pemkab Sumenep juga mengalokasikan dana untuk pembangunan lanjutan untuk Kantin Polres Sumenep sebesar Rp462.814.589. Ditambah pengadaan meubelair kantin Rp277.693.222, serta pengawasan teknis masing-masing Rp8.924.148 dan Rp14.873.340.
Pada sektor lain, pengadaan interior Rumah Dinas Kapolres Sumenep menelan anggaran Rp185.121.367 dengan pengawasan teknis Rp5.949.192.
Kemudian, pembangunan Taman Reskrim Sumenep dianggarkan Rp138.846.611 berikut pengawasan teknis Rp4.462.074.
Tak hanya itu, pengadaan meubelair Kantor Satreskrim Sumenep juga masuk dalam daftar hibah dengan pagu Rp185.128.815 dan pengawasan teknis Rp5.949.432.
Sementara pembangunan Gedung Layanan Umum Satlantas Polres Sumenep (lanjutan) dianggarkan Rp277.693.222, serta pengawasan teknis Rp8.924.148.
Aktivis PC PMII Sumenep, Moh. Shobir menilai pengucuran dana hibah dengan total Rp5,4 miliar tersebut terkesan berlebihan. Dia menyebut, besarnya alokasi anggaran untuk Polres Sumenep dapat memunculkan persepsi publik bahwa Pemkab terlalu memanjakan institusi penegak hukum tersebut.
“Kalau melihat total angkanya yang mencapai miliaran rupiah dan tersebar di banyak item, wajar jika muncul anggapan bahwa Pemkab terkesan memanjakan Polres,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjelaskan secara terbuka urgensi setiap paket kegiatan yang dihibahkan agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Sebab, kata dia, masih banyak sektor lain yang juga membutuhkan perhatian serius.
“Transparansi itu penting. Publik harus tahu dasar pertimbangannya apa, urgensinya di mana, dan manfaat langsungnya bagi masyarakat seperti apa,” katanya.
Media ini menghubungi Kabid Gedung PUTR, Indra Aprianto. Namun sampai berita ini terbit, Indra tidak merespons sama sekali. Upaya panggilan telepon juga tidak membuahkan hasil.
Media ini juga telah berupaya menghubungi Plt Kasihumas Polres Sumenep, Kompol Widiarti. Namun, ia memilih tidak merespon. “Maaf lagi sidang,” singkatnya. (Ifh)
