Isu Pilkada Menuai Kritik, Lima Kantor Parpol di Sumenep Diunjuk Rasa

Sumenep, moralika.com – Wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menuai kritik. Mengenai itu, sejumlah aktivis di Kabupaten Sumenep menggelar aksi demonstrasi di beberapa titik, mulai dari kantor DPRD hingga sejumlah kantor partai politik (parpol).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas PGRI (UPI) Sumenep mengawali aksi demonstrasi penolakan wacana Pilkada secara tidak langsung tersebut. Puluhan mahasiswa dari Kampus Taneyan Lanjang itu, unjuk rasa di depan Kantor DPRD Sumenep pada Senin (12/01/2026).

Presiden Mahasiswa UPI Sumenep, Hidayatullah menyampaikan, wacana perubahan mekanisme Pilkada menjadi tidak langsung berpotensi menuai masalah. Sebab menurutnya, hal itu dapat mengebiri hak politik warga negara.

Hidayat pun mengatakan, wacana yang muncul dari pernyataan pejabat pemerintah pusat itu menjadi bukti kemunduran implementasi nilai demokrasi. Bahkan, lanjut dia, rencana ini bertentangan dengan semangat reformasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

“Rakyat adalah pemilik kekuasaan tertinggi,” katanya saat menyampaikan orasi.

Menurutnya, Pilkada langsung tidak bisa sekadar dipahami sebagai proses administratif. Justru, melalui mekanisme tersebut, masyarakat bisa memberikan partisipasi aktif secara politis. Khususnya untuk menentukan arah kepemimpinan daerah ke depan.

Pelaksanaan Pilkada melalui DPR, dianggap dapat memutus hubungan politik Kepala Daerah dengan masyarakat. Bahkan, legitimasi Kepala Daerah tidak lagi bersumber dari kehendak rakyat, melainkan dari kesepakatan elit politik di lembaga legislatif.

Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat Kepala Daerah lebih berpihak pada kepentingan partai atau elite tertentu, dibandingkan aspirasi masyarakat. Sehingga posisi rakyat pun dapat tergeser dalam sistem demokrasi.

“Rakyat berpotensi kehilangan perannya sebagai subjek politik,” tegasnya.

 

Lima Parpol Turut Diunjuk Rasa

Unjuk rasa penolakan wacana Pilkada tidak langsung menyasar sejumlah parpol. Sudah ada lima kantor parpol di Sumenep yang didemo aktivis. Meliputi Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Nasdem.

Aksi demonstrasi di sejumlah kantor parpol itu, dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Sumenep (AMS). Dua parpol sekaligus, yaitu Golkar dan PKB, didemo dalam satu hari yang sama pada Senin (12/01/2026).

Tak selesai di situ, AMS kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPC Demokrat dan DPRD Sumenep pada Selasa (13/01/2026). Bahkan, esok harinya, unjuk rasa penolakan isu Pilkada tidak langsung itu, masih berlanjut. Sasarannya adalah Kantor DPC PAN dan Nasdem, Rabu (14/01/2026).

Aktivis AMS, M. Wakil mengatakan, pelaksanaan Pilkada seharusnya bisa menjamin partisipasi masyarakat dengan hak politiknya. Sebab hal demikian telah diamanatkan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Ayat (2), Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Kalau Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka sama saja dengan merampas hak politik masyarakat sipil,” ujarnya.

Menurut dia, penyelenggaraan Pilkada secara langsung menjadi ruang demokrasi yang sangat penting bagi masyarakat sipil. Hal demikian bisa dilihat pada pelaksanaan Pilkada selama satu dekade terakhir.

Pasalnya, terdapat beberapa daerah yang melaksanakan Pilkada hanya dengan calon tunggal. Meskipun begitu, justru pilihan rakyat malah memenangkan kotak kosong sebagai tandingan calon tunggal.

“Ini membuktikan bahwa kedaulatan rakyat benar-benar berada di tangan rakyat,” tegasnya.

Masalah yang lebih dikhawatirkan, yaitu adanya potensi bergesernya kedaulatan rakyat ke dalam kendali elit parpol. Sebab, kata M. Wakil, rencana kebijakan yang mencuat belakangan ini, dapat memberikan ruang intervensi lebih besar terhadap aktor politik.

“Kekuasaan akan terpusat pada elite partai, bukan lagi pada rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Tijanuz Zaman mengungkapkan, masyarakat saat ini sudah melek politik. Sehingga dianggap sangat mampu untuk menentukan pilihannya terhadap sosok pemimpin daerah yang benar-benar layak dan kompeten.

“Kalau dipaksakan (menerapkan Pilkada tidak langsung), sekelas preman yang tidak memiliki kapasitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, bisa jadi terpilih sebagai kepala daerah, asalkan dekat dengan pejabat legislatif,” ucapnya.

Zainuddin menambahkan, wacana Pilkada tidak langsung, dianggap sebagai tanda awal bangkitnya rezim orde baru. Menurutnya, hal demikian bukan sekadar mengancam hak demokrasi dalam menentukan sosok pemimpin daerah.

“Melainkan juga mengancam hak demokrasi dalam bersuara. Banyak pertumpahan darah hingga penculikan aktivis yang terjadi pada masa orde baru,” ujarnya.

Tolak Amir menegaskan, pemerintah tidak bisa semena-mena mengubah sistem demokrasi. Apalagi, hanya berdasar pada alasan mahalnya kos politik. Menurut dia, wacana perubahan sistem Pilkada menjadi bagian dari kronik otoritarianisme.

“Jika ini dilanjutkan, Pilkada tidak langsung adalah pengkhianatan terhadap reformasi,” tegasnya.

 

Aktor Partai Janji Teruskan Aspirasi Aktivis

Ketua DPC PKB Sumenep, M. Kamalil Ersyad menemui massa aksi yang berunjuk rasa di depan kantornya. Dia menyatakan siap untuk menerima bahkan meneruskan aspirasi aktivis kepada pimpinannya di struktural Pengurus Pusat (PP).

“Kami akan menyampaikan ke Pengurus PKB Pusat,” ujarnya.

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Ketua DPC Partai Demokrat Sumenep, Indra Wahyudi. Dia juga berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan partainya di tingkat pusat. Sebab kata dia, kewenangan atas isu tersebut menjadi domain pengurus pusat.

“Kami tetap berpegang teguh kepada prinsip demokrasi,” ucapnya.

Ketua Fraksi Gerindra-PKS DPRD Sumenep, Holik mengatakan, wacana tersebut merupakan diskursus elit parpol. Dia berdalih, tujuan utamanya adalah untuk mencari solusi terbaik dalam persoalan sistem demokrasi di Indonesia.

“Kami akan memperjuangkan aspirasi ini ke provinsi, nantinya akan dilanjutkan ke pusat,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPD PAN Sumenep, Faisal Muhlis, menyatakan sepakat untuk mengawal penolakan rencana perubahan sistem pelaksanaan Pilkada. Dia menilai, Pilkada tidak langsung berpotensi menjauhkan sosok pemimpin daerah dengan rakyat.

“Kami siap untuk menyampaikan aspirasi itu dan akan mengawal sendiri langsung ke DPP,” tegasnya.

Berbeda dari pernyataan kader partai lain, Ketua DPD Nasdem Sumenep, Akis Jazuli terkesan cenderung menyetujui rencana perubahan sistem Pilkada menjadi tidak langsung. Menurutnya, kepala daerah yang dipilih melalui DPRD tidak menyalahi konstitusional dan dianggap sah.

“Sikap Partai Nasdem sendiri, menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD sah secara konstitusi,” ujarnya.

Meskipun begitu, dia juga berjanji untuk meneruskan aspirasi dari aktivis mahasiswa kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem Jawa Timur. Sedangkan, untuk melanjutkan ke tingkat PP, dipasrahkan penuh kepada pengurus wilayah.

“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa ini sebagai amanat yang pastinya akan kami sampaikan,” pungkasnya. (Ifh/bus)