Madura Sengaja Dimiskinkan, Sebuah Analisis Struktural dan Kultural

“Isu kemiskinan di Pulau Madura terus menjadi tantangan struktural yang pelik. Seolah tak berujung, meskipun estafet kepemimpinan daerah berganti”

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, tiga kabupaten di Madura konsisten menempati posisi angka kemiskinan tertinggi di Jawa Timur. Sampang memimpin dengan angka 20,83 persen, disusul Bangkalan 18,66 persen, Sumenep 17,78 persen dan Pamekasan di angka 13,41 persen.

Data tersebut menarasikan kemiskinan sebagai produk gagalnya tata kelola pembangunan yang disebabkan oleh beberapa faktor klasik: rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketergantungan pada sektor informal, minimnya lapangan kerja formal, serta ketimpangan infrastruktur dan akses.

Realita ini membuka tabir kinerja pemerintah daerah yang terkesan kurang maksimal, atau bahkan abai, dalam menyentuh akar permasalahan secara fundamental. Ironisnya, narasi pengentasan kemiskinan selalu menjadi “jualan” utama dalam setiap kampanye Pilkada untuk menarik simpati pemilih.

 

Benarkah Madura Miskin?

Secara objektif, kita perlu membedah pertanyaan ini menggunakan dua kacamata.

Pertama; ditinjau dari sisi kultural dan potensi alam. Penyebab kemiskinan di Madura, seringkali diklaim terjadi akibat kualitas SDM-nya rendah. Tudingan tersebut, tentu sangat keliru.

Seperti beberapa anekdot yang disampaikan Gus Dur, orang Madura selalu disebut pintar, cerdik, pekerja keras dan tangguh (resilien). Bahkan realitas yang ada sampai sekarang, masyarakat Madura sangat fanatik terhadap pendidikan. Hal itu dibuktikan dengan tumbuh suburnya lembaga pendidikan, baik formal maupun pesantren di pelosok desa.

Sementara dari sektor sumber daya alam (SDA), Madura memiliki potensi energi yang sangat besar. Blok migas di wilayah Madura menyumbang sekitar 70 persen dari total produksi migas di Jawa Timur. Belum lagi, berbicara soal potensi fosfat, garam, tembakau serta sektor perikanan yang juga melimpah.

Kedua; meninjau Madura dari kondisi Sosial-Ekonomi; Ya, secara statistik kesejahteraan dan ekonomi, Madura masih miskin.

 

Lantas, di mana letak kerusakannya?

Kemiskinan di Madura adalah kemiskinan yang diciptakan (struktural), bukan kemiskinan karena malas (kultural). Potensi kekayaan alam yang besar hanya dinikmati oleh segelintir elite penguasa—baik elite politik maupun ekonomi—melalui mekanisme kapitalisme semu.

Sementara dari perspektif sosiologis, ini adalah jebakan sistemik. Mengutip sosiolog terkemuka Indonesia, Selo Soemardjan, menyebutkan bahwa kemiskinan seringkali terjadi bukan karena kemalasan. Melainkan karena sistem (ekonomi, hukum, politik) yang membuat seseorang terjebak, terpinggirkan, dan tidak memiliki akses ke sumber daya, pendidikan, atau kesempatan kerja. Inilah yang terjadi di Madura. Kemiskinan adalah hasil dari jebakan struktur kekuasaan.

Demokrasi dan lingkaran “setan” para elite inilah yang mengakibatkan kemiskinan struktural sulit diatasi selama sistem politik masih pragmatis. Pilkada seringkali melahirkan pemimpin yang terjebak popularitas dan “biaya demokrasi” tinggi, bukan berdasarkan kapasitas dan visi.

Praktik demokrasi yang menghalalkan segala cara (radikalisme elektoral) memicu kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Akibatnya, kemiskinan justru dipertahankan sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan humanisme dalam Pancasila.

Melalui kajian ini, dapat ditegaskan, Madura tidak miskin secara alamiah. Madura dimiskinan secara sistemik. Solusinya, tentu tidak bisa sekadar diselesaikan melalui program bantuan sosial. Melainkan, harus ada reformasi birokrasi, penegakan hukum yang adil, serta kemauan politik (political will) yang kuat untuk merombak struktur ekonomi yang timpang. (*)