Petani Tembakau Tak Kebagian Jatah Pupuk Bersubsidi, Modal Besar Harga Panen Tak Menentu

Sumenep, moralika.com — Penyediaan pupuk bersubsidi untuk petani tembakau masih absen. Padahal, industri tembakau menempati posisi strategis sebagai penyumbang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui pembayaran cukai.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, Chainur Rasyid mengatakan, tanaman tembakau tidak masuk daftar komoditas pokok. Lebih jelasnya, seperti diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6/2025, tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.

“Sejauh ini, pupuk bersubsidi hanya tersedia untuk komoditas pokok. Salah satunya seperti padi,” ungkapnya, Senin (15/9/2025).

Baca Juga:

Proyek Revitalisasi Pasar Anom Baru Sumenep Terancam Tak Selesai Tepat Waktu

Namun demikian, Chainur mengklaim sedang mengusulkan penyediaan pupuk bersubsidi untuk petani tembakau. Usulah tersebut telah diajukan oleh instansinya kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

“Sudah kami sampaikan persoalan itu. Terutama saat ada rapat bersama pemerintah pusat,” jelasnya.

Petani asal Kecamatan Bluto, Sumenep, Fakhri Kirom menyampaikan, penyediaan pupuk bersubsidi untuk tembakau memang sangat dibutuhkan. Sebab, jumlah yang diperlukan tiap musim tanam sangat banyak untuk bisa menghasilkan panen yang maksimal.

Baca Juga:

Legislatif Warning CV Adhima Group, Abaikan Keselamatan Pekerja

“Tentu petani akan terbebani jika tidak disediakan pupuk bersubsidi,” katanya.

Menurutnya, kualitas tembakau yang ditanam petani sangat bergantung pada ketersediaan pupuk. Makin sedikit jumlah pupuk yang digunakan, maka tingkat kesuburannya juga berkurang. Sedangkan hal itu, menjadi penentu utama terhadap kualitas tembakau yang akan dipanen.

“Terpaksa kami harus mengurangi jumlah penggunaan pupuk, karena untuk harga non-subsidi sangat mahal,” ujarnya.

Baca Juga:

CV Adhima Grup Abaikan Regulasi, Proyek Revitalisasi Pasar Anom Baru Sumenep Tanpa Papan Informasi

Tiap musim tanam, petani tembakau selalu bertaruh pada keuntungan yang tidak menentu. Satu sisi, biaya modal yang harus dikeluarkan cukup besar, terutama untuk pembelian bibit dan pupuk. Sedangkan di sisi lain, harga jual hasil panen kadang mengalami anjlok tiba-tiba tidak sesuai prediksi.

“Pemerintah harus bisa melindungi petani kecil seperti kami ini,” pungkasnya. (bus)

Baca Juga:

KLB Campak di Sumenep Belum Dicabut, Temuan Kasus Baru Tercatat Nihil