Sumenep, moralika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mewacanakan pengusulan wilayah kepulauan menjadi kabupaten tersendiri. Nomenklatur yang mulai dimunculkan ke muka publik yaitu Kabupaten Sumenep Kepulauan.
Wacana itu pun direspons positif oleh jajaran parlemen tingkat daerah. Salah satunya, dukungan tersebut datang dari Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan.
Politisi muda itu mendorong gagasan tersebut masuk agenda kebijakan nasional. Menurutnya karakter kepulauan Sumenep membutuhkan pengakuan lebih kuat dalam arah pembangunan.
“Kondisi geografis membuat kebutuhan masyarakat daratan dan kepulauan tidak dapat disamakan,” ungkapnya, Jumat (21/8).
Karena itu, Hosnan menyatakan dukungan penuh atas inisiatif Pemkab Sumenep yang mewacanakan pengusulan Kabupaten Sumenep Kepulauan. Kata dia, perubahan nama harus memperkuat perhatian pemerintah terhadap masyarakat kepulauan.
Pernyataan Hosnan disampaikan secara langsung melalui forum audiensi dengan Kementerian Perhubungan bersama Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Pertemuan itu membahas konektivitas serta kebutuhan transportasi laut bagi masyarakat kepulauan.
Kata Hosnan, persoalan kepulauan tidak hanya berkaitan dengan transportasi laut. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta distribusi kebutuhan pokok juga menghadapi tantangan akibat kondisi geografis.
“Kepulauan bukan halaman belakang Sumenep, tetapi bagian penting dari wajah Sumenep,” tegasnya.
Nomenklatur baru diharapkan memperkuat keberpihakan kebijakan terhadap masyarakat yang tinggal di pulau-pulau. Sedangkan dalam mendukung perubahan nomenklatur, lanjut dia, membutuhkan kajian komprehensif dan argumentasi yang kuat.
“Aspek administratif, geografis, sosial, ekonomi, sejarah, serta akademis perlu menjadi bahan pertimbangan,” ujarnya.
Seluruh pemangku kepentingan juga perlu dilibatkan agar proses berjalan serius dan terukur. Dia menganggap isu nomenklatur memiliki hubungan erat dengan persoalan konektivitas antarpulau.
Hosnan mengatakan gangguan transportasi laut dapat berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mobilitas warga, distribusi barang, aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan ikut terdampak.
“Apa yang diperjuangkan harus bermuara pada pelayanan negara yang setara bagi masyarakat kepulauan,” tegasnya.
Jarak geografis tidak boleh membuat warga kepulauan menerima pelayanan berbeda dari masyarakat daratan. Hosnan meminta perubahan nomenklatur tidak menjadi agenda pemerintah atau kelompok politik tertentu.
“Ini bukan kepentingan satu partai atau pemerintah daerah semata. Makanya harus melibatkan berbagai sektor,” ucapnya.
Hosnan mendorong Pemkab Sumenep menyusun peta jalan perubahan nomenklatur secara terukur. Tahapan kajian, komunikasi dengan pemerintah provinsi, hingga pembahasan bersama pemerintah pusat perlu disiapkan.
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep, Hosnan menyatakan kesiapan mengawal agenda tersebut. Pengawalan akan dilakukan melalui fungsi politik dan kelembagaan legislatif.
“Kami di DPRD siap mengawal secara konstitusional, terbuka, berbasis kajian dan melibatkan masyarakat,” pungkasnya. (*/bus)
