Ketua Kelompok PKH Desa Pakondang Terseret Kasus Penyelewengan Bansos

Sumenep, moralika.com – Oknum Ketua Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Pakondang, Kecamatan Rubaru, Sumenep diduga menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos). Kasus itu terungkap berdasar pengakuan dari sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM).

Perempuan bernama Rahema itu, dikabarkan menarik ATM dan meminta PIN milik masing-masing KPM PKH yang berada di kelompoknya. Dia beralasan, semua itu untuk memudahkan proses pencairan dana bansos.

Pengakuan tersebut, disampaikan langsung oleh salah satu KPM PKH berinisial S. Menurutnya, para penerima bantuan tidak berani untuk menolak permintaan dari Rahema.

“Katanya, kalau ATM dan PIN tidak kasih, maka nama kami akan dihapus atau dinonaktifkan dari daftar penerima bansos,” ungkap S, Kamis (6/11/2025).

Sementara itu, S bersama KPM PKH yang lain mencurigai adanya penyelewengan dana bansos. Dugaan itu muncul karena uang bantuan yang sampai kepada penerima tidak utuh seperti tercatat di rekening koran.

Pencairan dana bansos PKH berlangsung per tiga bulan sekali. Mengenai itu, bantuan terakhir yang diterima S hanya sebesar Rp800 ribu untuk periode September-November 2025.

“Itu yang saya terima dari Rahema, tanpa ada setruk bukti pencairan dari bank,” katanya.

S merasa curiga dana bansos miliknya tidak diserahkan secara penuh oleh Rahema. Sebab, kata dia, nominal bantuan yang diterima sangat kecil, yaitu sekadar ratusan ribu.

Berawal dari kecurigaan tersebut, maka S didampingi perangkat desa setempat, berupaya meminta laporan rekening koran kepada pihak perbankan. Hasilnya, diketahui nominal bantuan sesunggunya yang masuk ke rekening milik S untuk periode September-November yaitu mencapai Rp3.450.000.

Berdasar data rekening koran itu, maka terungkap dana bantuan PKH milik S terpotong hingga Rp2.650.000. Kepada pihak perbankan, S sempat meminta data laporan rekening koran pencairan bantuan dari awal periode hingga akhir. Namum hal itu membutuhkan proses secara bertahap.

“Jadinya, saya cuma menerima rekening koran selama tiga bulan terakhir,” ucapnya.

Dugaan pemotongan dana bansos PKH ini, tidak hanya terjadi pada satu orang. Perempuan berinisial NH juga menyampaikan pengakuan yang sama. Selama periode September-November, bantuan yang dia terima melalui Rahema yaitu Rp1,2 juta.

“Sementara di rekening koran tercatat sebesar Rp2.550.000,” sebutnya.

Catatan transaksi perbankan itu menunjukkan, pemotongan dana bansos milik NH lebih dari 50 persen. Detailnya, sisa bantuan yang tidak diserahkan kepada NH sebagai penerima yakni mencapai Rp1.350.000.

Menurut HN, tiap kali Rahema melakukan pencairan dana bantuan di agen perbankan, sama sekali tidak pernah didampingi oleh masing-masing KPM. Sehingga, NH curiga, sisa dana bantuan yang tidak sampai kepada penerima diduga diambil oleh Rahema.

“Saya curiga dana bantuan itu sengaja dipotong oleh Ketua Kelompok PKH,” tegasnya.

Sementara itu, Rahema tidak memberikan keterangan secara jelas saat dikonfirmasi media ini. Dia beralasan sibuk dengan urusan keluarga dan belum bisa diwawancara.

“Sedang sibuk dengan anak,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Upaya konfirmasi kembali dilakukan beberapa jam kemudian melalui panggilan telepon. Namun, Rahema malah tidak merespons sama sekali.

Sementara itu, moralika.com juga mengkonfirmasi Pendamping PKH Desa Pakondang, Rosi Andy Sandra. Menurutnya, dugaan kasus pemotongan dana bantuan PKH itu berada di wilayah pengawasan rekannya, yaitu Eka Sutrisno.

“Kasus itu wilayahnya Mas Eka, cuma sekarang Mas Eka dalam posisi sakit berat,” pungkasnya. (Ifh/bus)