Biaya PMI Ilegal Lebih Murah, Legislatif Minta Penindakan Tegas

Sumenep, moralika.com – DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti maraknya praktik pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diminta bergerak cepat menindak para calo yang terlibat.

Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Samsiyadi mengatakan, calo PMI ilegal di Sumenep terkesan dibiarkan tanpa pengawasan. Padahal, praktik tersebut sudah masuk kategori tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Pemerintah Kabupaten Sumenep dan aparat penegak hukum harus memberikan sanksi tegas terhadap agen atau penyalur PMI ilegal,” ungkapnya, Senin (6/10/2025).

Baca Juga:

Proyek Revitalisasi Pasar Anom Baru Sumenep Terancam Tak Selesai Tepat Waktu

Menurutnya, penegakan hukum yang lemah membuat praktik tersebut terus berulang tiap tahun. Sementara di samping itu, perlindungan terhadap calon pekerja migran justru masih minim.

“Padahal, perlindungan untuk PMI telah diatur dalam regulasi,” tegasnya.

Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Dinas Ketenagakerjaan (PPK Disnaker) Sumenep, Eko Kurnia Mediantoro menyebutkan, tawaran biaya pengiriman PMI ilegal terpantau murah. Hal itulah yang kemudian membuat masyarakat tertarik untuk berangkat merantau melalui jalur pemberangkatan ilegal.

Baca Juga:

Legislatif Warning CV Adhima Group, Abaikan Keselamatan Pekerja

Eko menjelaskan, biaya pemberangkatan PMI jalur ilegal dikabarkan berkisar Rp20 juta per orang. Sedangkan, jika berangkat melalui jalur administrasi sesuai prosedur, maka biaya yang harus dikeluarkan mencapai dua kali lipat.

“Kalau legal, bisa mencapai Rp30 juta hingga Rp50 juta. Tergantung negara tujuan,” jelasnya.

Sampai sekarang, lanjut Eko, Disnaker Sumenep terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui edukasi serupa, diharapkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kota Keris bisa bekerja ke luar negeri sesuai prosedur.

Baca Juga:

CV Adhima Grup Abaikan Regulasi, Proyek Revitalisasi Pasar Anom Baru Sumenep Tanpa Papan Informasi

“Meskipun lebih mahal, keamanan dan keselamatan PMI legal lebih terjamin,” pungkasnya.

Diberitakan moralika.com sebelumnya, PMI ilegal asal Sumenep yang dipulangkan dari luar negeri pada tahun ini mencapai 36 orang. Data itu dicatat oleh Disnaker Sumenep mulai Januari–September 2025. (Ifh/bus)

Baca Juga:

KLB Campak di Sumenep Belum Dicabut, Temuan Kasus Baru Tercatat Nihil