Etika Literatur di Ruang Publik

“Memasuki awal tahun 2026, saya mencatat temuan menarik sekaligus penting untuk direnungkan bersama.
Sebuah kalender tahun 2026 yang diterbitkan oleh salah satu lembaga keuangan di Sumenep, Madura, menampilkan konsep visual yang patut diapresiasi.”

Kalender tersebut menghadirkan sketsa tempo dulu dari sejumlah kawasan bersejarah di Sumenep. Mulai dari Ghalede’ Rantai (1905): jembatan yang menghubungkan Jalan Raya Sumenep – Kalianget menuju Desa Marengan Lao’ yang melintasi kali Marengan; kemudian Pasar Anom Lama (1980) yang terletak di selatan Masjid Agung Sumenep.

Pabrik Briket Garam di Kalianget (1930); Pelabuhan Kalianget (1947); Terminal Bis Lama (1990) yang sekarang menjadi Taman Tajamara; hingga Bandar Udara Trunojoyo (2010) di Desa Marengan.

Dilihat dari sisi gagasan, kalender ini jelas memiliki nilai edukatif. Ia tidak sekadar menjadi penanda waktu, melainkan juga medium pengingat sejarah lokal.

Pilihan menggunakan sketsa—alih-alih foto realistik—menjadi pembeda yang menarik di tengah maraknya kalender komersial yang cenderung repetitif. Sketsa memberi ruang imajinasi, menghadirkan kesan arsip visual, sekaligus mengajak pembaca menengok ulang jejak masa lalu Sumenep.

Nilai edukatif kalender ini juga diperkuat oleh narasi singkat yang menyertai setiap gambar. Informasi tidak berhenti pada visual, melainkan diperkaya oleh teks pendukung yang menjelaskan konteks sejarah lokasi tersebut.

Namun, justru pada bagian inilah saya menemukan satu catatan penting yang layak dikritisi secara terbuka. Khususnya pada penulisan keterangan “Ghalede’ Rantai 1905”.

Sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan bahasa ibu, ketepatan penggunaan Bahasa Madura seharusnya menjadi perhatian serius. Terlebih, bagi sebuah instansi yang beroperasi dan tumbuh di Sumenep.

Secara kebahasaan, penulisan “Ghalede’ Rantai” tidak tepat. Jika merujuk pada ejaan yang telah dibakukan, istilah tersebut seharusnya ditulis Galadhak (1973) atau Ghâlâḍhâk (2011).

Kesalahan ini memang tampak sepele dan barangkali dianggap tidak berdampak langsung. Namun, justru dari hal-hal kecil semacam inilah sikap kita terhadap bahasa ibu dapat dibaca.

Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas dan pengetahuan kolektif. Ketika bahasa daerah digunakan dalam ruang publik, terlebih dalam media yang bersifat edukatif, ia memikul tanggung jawab kultural. Kesalahan penulisan berpotensi direproduksi dan dianggap sebagai kebenaran oleh generasi berikutnya.

Perlu ditegaskan bahwa kritik ini tidak semata-mata ditujukan kepada instansi penerbit. Bisa jadi, kekeliruan tersebut terjadi karena proses teknis yang panjang dan melibatkan banyak pihak.

Namun, di sinilah peran tim kreatif, editor, maupun pihak percetakan menjadi krusial. Mereka yang diberi kewenangan untuk memproduksi dan menyebarkan materi publik semestinya memiliki kepekaan untuk menelusuri, memverifikasi dan memastikan akurasi informasi—baik visual maupun tekstual.

Selain soal bahasa, ada satu catatan lain yang tak kalah penting, yakni persoalan etika karya. Sketsa-sketsa yang ditampilkan dalam kalender tersebut tidak mencantumkan nama pembuatnya.

Keterangan yang tercantum, hanya menyebutkan bahwa sketsa tersebut diambil berdasar koleksi foto dari KITLV Universitas Leiden Belanda dan Kementerian Kesehatan, Kesejahteraan, dan Olahraga Belanda (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – VWS).

Jika pun karya tersebut dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan (AI), sepatutnya transparansi tetap diperlukan. Menyebutkan sumber, kreator, atau setidaknya keterangan bahwa gambar dihasilkan dengan bantuan AI adalah bentuk tanggung jawab etis sekaligus edukatif bagi publik.

Pada akhirnya, kalender ini tetap layak diapresiasi sebagai upaya menghadirkan sejarah lokal dalam medium yang kreatif. Namun, apresiasi tidak berarti menutup mata dari kekurangan.

Justru melalui catatan kritis semacam ini, kita berharap ke depan akan lahir karya-karya publik yang tidak hanya menarik secara visual. Tetapi, juga cermat secara bahasa, akurat secara informasi dan bertanggung jawab secara etik. (*)