Sumenep, moralika.com – Realisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian serius dari legislatif. Mengenai itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, M Ramzi. Menurutnya, agenda sidak itu bertujuan untuk menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh banyak masyarakat.
Sementara ini, objek sidak akan diutamakan terhadap sejumlah dapur SPPG yang diduga bermasalah. Salah satunya seperti dapur dengan penyajian makanan tidak sesuai spesifikasi yang telah menjadi peraturan.
“Banyak aduan yang masuk ke dewan dari sekolah dan masyarakat,” ujarnya. Kamis (26/02/2026).
Berdasar laporan yang disampaikan kepada legislatif, banyak menu MBG yang tidak layak konsumsi. Masalah yang marak ditemukan di lapangan seperti buah sudah tidak segar bahkan nasi yang dibagikan telah basi.
Keluhan serupa bukan saja dilaporkan secara langsung, tetapi di samping itu ada banyak yang secara terang-terangan diunggak ke media sosial oleh masyarakat. Padahal, lanjut Ramzi, realisasi MBG merupakan program nasional dengan alokasi anggaran yang sangat besar.
“Makanya harus dilaksanakan secara serius dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Realisasi program MBG harus bisa mencapai tujuan utamanya, yakni meningkatkan kualitas gizi anak bangsa. Namun, jika pelaksanaannya tidak dilakukan dengan baik, maka tujuan tersebut akan sangat sulit untuk bisa tersentuh.
“Program ini adalah mandat negara yang diberikan kepada pengelola SPPG,” ujarnya.
Secara terang-terangan Ramzi mengingatkan agar program MBG tidak dijadikan sebagai peluang bisnis semata. Tetapi, lebih dari itu, harus bisa memperhatikan tanggung jawab terhadap kualitas layanan.
“Kalau hanya dijadikan sebagai lahan bisnis, maka program ini bisa gagal dan berpotensi merugikan negara,” pungkasnya. (*/bus)
