Sumenep, moralika.com – Pengalokasian anggaran untuk Proyek Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Sumenep mendapat sorotan dari anggota legislatif. Pasalnya, program yang direalisasikan melalui anggaran pemerintah itu harus benar-benar dipastikan memberi dampak signifikan terhadap masyarakat.
Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengalokasikan anggaran Rp56,8 juta untuk pengadaan souvenir kawasan APHT. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang melekat di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep.
Plt Kepala Bidang Perindustrian Diskop UKM Perindag Sumenep, Didik Prayitno mengatakan, souvenir yang dimaksud sejenis vandel atau plakat kegiatan kelembagaan. Souvenir tersebut, dapat dijadikan pajangan di meja atau bahkan lemari.
“Tujuannya untuk mendukung promosi kawasan APHT sekaligus menjadi buah tangan bagi tamu yang berkunjung ke APHT,” ungkapnya, Rabu (3/6/26).
Kata Didik, tiap tamu yang berkunjung ke kawasan APHT akan diberi souvenir sebagai tanda mata. Terutama untuk tamu yang berasal dari luar daerah Kabupaten Sumenep. Melalui itu, diharapkan keberadaan APHT bisa makin dikenal lebih luas.
“Souvenir itu akan diberikan sebagai cenderamata,” ucapnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari menyoroti pengalokasian anggaran puluhan juta untuk program tersebut. Menurutnya, masih banyak kebutuhan lain yang dianggap lebih penting serta patut diperhatikan oleh pemerintah daerah.
“Penggunaan anggaran puluhan juta rupiah untuk souvenir harus benar-benar memiliki urgensi yang jelas,” ujarnya.
Kata Juhari, Pemkab Sumenep harus bisa memfasilitasi program pembinaan dan penguatan kapasitas bagi pelaku usaha di kawasan APHT. Menurutnya, hal itu dianggap belum sepenuhnya matang sehingga diperlukan adanya intervensi secara optimal dari pemerintah.
“Jangan sampai anggaran DBHCHT lebih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang sifatnya pelengkap saja,” tegasnya.
Tiap realisasi anggaran program, lanjut dia, harus benar-benar dipastikan berdampak langsung terhadap masyarakat atau pelaku usaha. Mengenai promosi kawasan APHT, sebaiknya lebih dimaksimalkan pada langkah strategis lainnya.
“Seperti mendorong peningkatan investasi, kunjungan usaha, maupun perluasan pasar produk yang dihasilkan di APHT,” ucapnya.
Alokasi anggaran puluhan juta untuk pengadaan souvenir, dinilai kurang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat atau bahkan pada pengembangan kawasan APHT itu sendiri. Mengenai itu, Juhari menekankan agar Pemkab Sumenep tidak sekadar berfokus pada agenda seremonial saja.
Selain itu, tiap penggunaan anggaran pemerintah diminta untuk dapat dipertanggung jawabkan, baik secara administratif maupun kebermanfaatannya. Apalagi, anggaran yang digunaakan bersumber dari DBHCHT yang memang sudah seharusnya dapat mendukung sektor industry hasil tembakau.
“Pastikan anggaran Rp56 juta itu benar-benar mampu memberikan efek promosi yang signifikan,” pungkasnya. (*/bus)
