Sumenep, moralika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menetapkan enam prioritas pembangunan untuk tahun 2026. Kebijakan tersebut disusun sebagai arah baru pembangunan daerah. Mengenai fokus yang ditekankan, yaitu mengarah pada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga reformasi tata kelola pemerintahan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menempatkan penguatan kemandirian dan daya saing sebagai tema utama pembangunan tahun depan. Pemerintah daerah ingin mendorong pertumbuhan yang tidak hanya berpusat pada angka ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan pembangunan 2026 diarahkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus memperbesar daya saing ekonomi daerah. Tema yang diusung ialah memantapkan stabilisasi kemandirian dan daya saing SDM, ekonomi daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata.
Menurut Arif, arah kebijakan tersebut disusun agar pembangunan daerah tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah, kata dia, juga ingin memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Prioritas pertama difokuskan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Pemerintah daerah akan memperkuat sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pariwisata, serta ketahanan pangan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
Selain itu, pemerintah menyiapkan program padat karya untuk memperluas lapangan pekerjaan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi. “Pemerintah juga akan mengembangkan pola padat karya sebagai upaya membuka lapangan kerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat,” kata Arif.
Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kompetensi dan penguatan kewirausahaan. Program tersebut diarahkan terutama bagi generasi muda agar mampu bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Pemerintah juga menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai agenda utama pembangunan. Fokus kebijakan diarahkan pada pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan, termasuk peningkatan akses masyarakat di wilayah kepulauan.
Di bidang pendidikan, pemerintah berencana memperbaiki sarana belajar, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, serta memperkuat budaya literasi. Sementara di sektor kesehatan, perhatian difokuskan pada pemerataan tenaga medis dan penyediaan dokter spesialis.
“Kami juga menguatkan layanan promotif dan preventif serta mengoptimalkan Universal Health Coverage (UHC),” ujar Arif.
Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas berikutnya. Pemerintah daerah menargetkan pemerataan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan guna mendukung konektivitas, pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi, hingga mitigasi bencana.
Di sektor sosial politik, pemerintah daerah menilai stabilitas keamanan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Karena itu, penguatan koordinasi lintas lembaga, forum kerukunan umat beragama, hingga optimalisasi layanan darurat menjadi bagian dari agenda prioritas.
Salah satu program yang disiapkan ialah revitalisasi layanan pengaduan Si-Lapor 112. Pemerintah daerah ingin menjadikan layanan tersebut sebagai instrumen deteksi dini dan respons cepat terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Adapun prioritas terakhir diarahkan pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pemerintah menargetkan peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta optimalisasi sistem informasi pemerintahan.
Arif menegaskan enam prioritas tersebut menjadi landasan pembangunan daerah dalam jangka menengah. “Enam aspek prioritas ini merupakan wujud keseriusan Pemkab Sumenep dalam membangun daerah secara terencana, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*/bus)
