Sumenep, moralika.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) minta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap aspirasi masyarakat. Khususnya, sebagaimana tertuang dalam program pokok-pokok pikiran (pokir) tiap anggota legislatif.
Pernyataan tersebut, disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumenep, Dulsiam, di Pendopo Agung Keraton Sumenep. Tepatnya, yaitu saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerinta Daerah (RKPD) tahun 2027, Senin (30/03/2026).
Dulsiam mengatakan, agenda Musrenbang itu harus bisa menampung berbagai aspirasi masyarakat. Mulai dari persoalan yang terjadi di wilayah daratan atau bahkan di kepulauan.
Sejauh ini, tiap anggota DPRD Sumenep sudah melakukan reses untuk menjaring berbagai aspirasi masyarakat. Bermacam usulan dari masyarakat itu, kemudian dituangkan dalam dokumen pokir untuk diwujudkan menjadi program pembangunan daerah.
“Layak atau tidaknya usulan masyarakat tentu bergantung pada proses verifikasi. Namun, reses adalah amanat konstitusi yang wajib diperhatikan,” katanya.
Pokir tiap anggota legislatif tersebut, tidak semata-mata diusulkan. Menurut Dulsiam, tingkat partisipasi masyarakat akan sangat menentukan kualitas dan kuantitas penyusunan pokir DPRD. Mengacu pada hal itu, maka relevansi usulan dengan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan anggaran tetap menjadi perhatian utama.
“Kami berharap Musrenbang kali ini dapat mengakomodasi kepentingan dari setiap lapisan masyarakat,” tegasnya.
Isu kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dengan kepulauan masih menjadi perhatian DPRD Sumenep. Pasalnya, sampai sekarang masih banyak wilayah kepulauan yang minim tersentuh program pembangunan dari pemerintah.
“Jangan sampai ada kesenjangan yang terus berlanjut,” ujarnya.
Wakil Bupati Sumenep, Imam Hasyim, menjanjikan program pembangunan terlaksana secara merata. Menurutnya, perhatian pemerintah daerah tidak memihak pada satu sisi, baik untuk wilayah daratan atau bahkan kepulauan.
Mengenai usulan-usulan DPRD Sumenep, segera dilakukan verifikasi sesuai prioritas pembangunan daerah serta mengacu pada kemampuan anggaran. Dia menyebutkan, saat ini sudah ada 208 pokir yang diusulkan oleh anggota legislatif.
“Saat ini ada pemangkasan anggaran hingga 50 persen. Makanya kami akan lakukan sesuai prioritas terlebih dahulu,” pungkasnya. (*/bus)
