Sumenep, moralika.com – DPRD Kabupaten Sumenep menyoroti ketimpangan pembangunan di wilayah kepulauan. Pembahasan tersebut disampaikan langsung melalui rapat paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Sumenep, Hosnan, menyebut pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah kebijakan strategis selama 2025. Salah satu di antaranya berupa penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pembangunan infrastruktur.
Meskipun begitu, lanjut Hosnan, hasil pembangunan yang telah terealisasi belum sepenuhnya dirasakan merata. Sebab berdasar pantauan yang dia temukan, pembangunan di wilayah kepulauan dianggap belum maksimal.
“Capaian indikator makro memang menunjukkan tren positif, tetapi pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah (PR),” ungkapnya.
Pansus juga menilai upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah sudah cukup terlihat. Meski demikian, DPRD tetap meminta eksekutif agar lebih serius memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Silakan lakukan inovasi kebijakan dan sinergi lintas sektor,” ujarnya.
Sedangkan pada sisi pemerintahan, DPRD mengapresiasi peningkatan tata kelola dan pelayanan publik. Akan tetapi, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih dianggap terlalu berorientasi administratif dan belum fokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
Sorotan lain diarahkan pada sektor ekonomi daerah. Pemerintah dianggap mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, tetapi pengembangan potensi ekonomi lokal dinilai belum optimal.
“Potensi ekonomi lokal harus dikelola lebih baik untuk mendorong kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.
Mengenai sektor infrastruktur, DPRD menganggap pembangunan telah menunjukkan komitmen pemerintah dalam menguatkan konektivitas antardaerah. Hanya, jika ditinjau dari sisi pemerataan, Hosnan menilai pembangunan di wilayah kepulauan perlu makin diprioritaskan.
Berkaitan dengan sektor kesejahteraan rakyat, sejumlah program sosial yang dijalankan pemerintah sudah dianggap cukup membantu masyarakat. Meski begitu, validitas data penerima bantuan dan mekanisme penyaluran masih perlu dibenahi agar program lebih tepat sasaran.
“Semua bantuan dari pemerintah harus benar-benar dipastikan sampai kepada penerima yang memang membutuhkan,” ujarnya.
Sektor pendidikan dan kesehatan pun tidak luput dari perhatian legislatif. Mengenai itu, pemerintah didorong agar lebih optimal menekan ketimpangan kualitas layanan antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Distribusi tenaga guru dan tenaga kesehatan belum merata,” sebutnya.
Berdasar hasil evaluasi yang dilakukan DPRD Sumenep, sejumlah rekomendasi pun disampaikan kepada eksekutif agar dapat ditindaklanjuti. Beberapa di antaranya, yakni perlu strategi alternatif untuk menutup penurunan belanja modal melalui kemitraan dengan sektor swasta.
Bahkan di samping itu, juga penting adanya penguatan kebijakan berbasis riset. Termasuk juga harus dilakukan peningkatan pengawasan internal sampai ke tingkat desa. Bahkan, eksekutif diminta melakukan percepatan pemerataan infrastruktur dan layanan dasar.
“Sinergi DPRD dan pemerintah daerah harus terus dijaga agar pembangunan di Sumenep lebih maju, merata, dan berkeadilan,” pungkasnya. (*/bus)
