Sumenep, moralika.com – Kabupaten Sumenep kembali mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur. Kondisi tersebut berlangsung selama dua bulan berturut-turut, mulai Mei hingga Juni 2026.
Anggota Banggar DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menganggap masalah itu sebagai barometer ketidakberhasilan kebijakan pemerintah. Terutama mengenai berbagai program yang mengarah pada pengendalian inflasi daerah.
Yasid meminta pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh. Langkah tersebut dinilai mendesak untuk melindungi daya beli masyarakat dari tekanan kenaikan harga.
Data Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan Sumenep mencapai 5,12 persen pada Mei 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Jawa Timur.
Inflasi tahunan Juni 2026 memang turun menjadi 4,48 persen. Posisi Sumenep tetap berada di peringkat tertinggi se-Jawa Timur.
“Kondisi ini tidak boleh dianggap sebagai persoalan ekonomi biasa,” ujarnya, Sabtu (4/7).
Yasid menilai pemerintah tidak cukup menjelaskan persoalan melalui kenaikan harga komoditas. Banyak daerah mengalami tekanan serupa tanpa menjadi penyumbang inflasi tertinggi.
“Pemerintah harus bisa menjawab faktor paling mendasar dari persoalan tersebut,” tegasnya.
Evaluasi diminta mencakup seluruh kebijakan pengendalian inflasi daerah. Efektivitas program menjaga stabilitas harga juga harus diukur secara objektif.
Pemerintah memiliki banyak instrumen pengendalian inflasi melalui TPID dan organisasi perangkat daerah. APBD juga telah mengalokasikan anggaran bagi program ketahanan pangan dan perlindungan sosial.
“Sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi efektivitas berbagai program tersebut,” katanya.
Yasid menilai keberhasilan pengendalian inflasi tidak cukup diukur dari rapat koordinasi atau operasi pasar. Tolok ukurnya adalah stabilitas harga dan terjaganya daya beli masyarakat.
Status Sumenep sebagai daerah berinflasi tertinggi selama dua bulan menjadi indikator perlunya pembenahan kebijakan. Pemerintah diminta mengevaluasi desain pengendalian inflasi secara menyeluruh.
Pemerintah juga didorong membuka data komoditas penyumbang inflasi kepada publik. Penyebab utamanya harus dipetakan dari sektor produksi hingga distribusi.
Kinerja perangkat daerah turut diminta dipertanggungjawabkan secara terbuka. Program, anggaran, dan capaian pengendalian inflasi harus disampaikan kepada masyarakat.
“Sumenep memiliki potensi besar di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan,” sebutnya.
Potensi tersebut dinilai seharusnya mampu menopang stabilitas harga kebutuhan pokok. Kondisi inflasi tinggi justru dianggap bertolak belakang dengan sumber daya daerah.
Alasan geografis kepulauan tidak boleh terus dijadikan pembenaran. Karakter wilayah itu sudah lama menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.
Pemerintah diminta menghadirkan solusi konkret atas persoalan distribusi dan pasokan. Kebijakan intervensi pasar juga harus disiapkan bila diperlukan.
“Tingginya inflasi bukan hanya persoalan statistik dan angka-angka ekonomi,” kata Yasid.
Politikus PKB itu menilai inflasi berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak paling merasakan tekanan kenaikan harga.
Penurunan inflasi Juni dibandingkan Mei dinilai belum layak dijadikan indikator keberhasilan. Posisi Sumenep sebagai daerah berinflasi tertinggi tetap menjadi persoalan utama.
“Kalau kondisi ini terus berulang, maka efektivitas kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam mengendalikan inflasi patut dipertanyakan,” ujarnya.
Yasid mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja TPID dan OPD terkait. Target penurunan inflasi juga harus disusun secara jelas dan terukur.
Masyarakat berhak mengetahui langkah pemerintah menghadapi kenaikan biaya hidup. Transparansi kebijakan dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik.
“Pemerintah harus mampu membangun sistem yang dapat mengantisipasi kenaikan harga sebelum masyarakat menjadi korban,” pungkasnya. (*/bus)
