Kota Batu, moralika.com – SKK Migas Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama KKKS Offshore Jabanusa mendorong penguatan dukungan fiskal bagi kabupaten pesisir. Langkah itu diwujudkan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan strategis kepada pemerintah pusat.
Rekomendasi tersebut dihasilkan dalam Rapat Kerja Stakeholder Daerah di Kota Batu, Kamis (18/6). Forum mengangkat tema tata kelola energi dan keseimbangan fiskal kabupaten serta kota pesisir.
Kegiatan dihadiri kepala daerah dan perwakilan instansi terkait. Hadir pula sejumlah perwakilan KKKS yang beroperasi di wilayah Jabanusa.
Forum membahas hubungan antara operasional hulu migas lepas pantai dan pembangunan daerah pesisir. Peserta juga menyoroti pentingnya pemerataan manfaat ekonomi bagi daerah penyangga.
Seiring pembahasan, peserta menilai formulasi distribusi nilai ekonomi perlu diperkuat. Tujuannya agar kontribusi daerah pesisir mendapat perhatian lebih proporsional.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan industri hulu migas berkomitmen mendukung pembangunan daerah. Manfaat kegiatan migas diharapkan dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan.
“Kontribusi hulu migas tidak hanya diwujudkan melalui Program Pengembangan Masyarakat, tetapi juga penciptaan nilai ekonomi,” ujarnya.
Forum ini berhasil merumuskan dua rekomendasi utama kepada pemerintah pusat. Salah satunya berkaitan dengan optimalisasi kebijakan fiskal bagi daerah pesisir.
Peserta mengusulkan Kementerian Keuangan mempercepat kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kajian itu menjadi dasar penambahan alokasi Dana Bagi Hasil Migas bagi daerah pesisir.
Apabila regulasi DBH Migas belum berubah, forum mengusulkan alternatif dukungan fiskal. Di antaranya melalui Dana Alokasi Khusus maupun instrumen Transfer ke Daerah lainnya.
Rekomendasi berikutnya ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kementerian didorong menyediakan data terintegrasi mengenai wilayah terdampak operasional migas.
Data tersebut dinilai penting untuk pemetaan risiko investasi. Selain itu, informasi itu dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal yang lebih akurat.
Forum juga mengusulkan penyusunan indeks eksternalitas negatif bagi daerah sekitar sumur produksi. Indeks itu diharapkan menjadi acuan dalam distribusi manfaat ekonomi kepada daerah penyangga.
SKK Migas dan KKKS Offshore Jabanusa berharap rekomendasi tersebut mendapat perhatian pemerintah pusat. Sinergi kebijakan energi dan fiskal dinilai penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah pesisir. (*/bus)
