Sumenep, moralika.com – Pembangunan infrastruktur di Desa Montorna, Kecamatan Pasongsongan, Sumenep menuai keluhan dari masyarakat. Pasalnya, kondisi jalan di desa setempat sudah lama mengalami kerusakan parah dan tidak kunjung diperbaiki.
Tokoh Masyarakat Montorna, M Roqiburrahman, menyebut pemerintah minim perhatian terhadap kondisi infrastruktur di desanya. Jalan yang menjadi akses mobilitas masyarakat terkesan dibiarkan rusak parah hingga lima tahun sampai sekarang.
“Padahal jalan ini merupakan penunjang utama untuk aktivitas pendidikan, pertanian, kesehatan dan perekonomian masyarakat,” ungkapnya, Jumat (5/6/26).
Fasilitas jalan yang seharusnya memudahkan masyarakat untuk beraktivitas, kata Roqiburrahman, kini malah menjadi hambatan yang makin mempersulit. Mengenai itu, masyarakat mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah yang jelas.
“Masyarakat belum merasakan adanya upaya nyata dari pemerintah, baik melalui Dana Desa maupun sumber anggaran lain dari pemerintah,” ucapnya.
Keberadaan fasilitas jalan, pada dasarnya tidak hanya dianggap sebagai akses lalu lintas. Lebih dari itu, menjadi penunjang utama untuk berbagai macam kebutuhnan. Mulai dari pendidikan, kesehatan hingga pendukung kelancaran aktivitas perekonomian.
“Lebih memprihatinkan lagi, ketika ada warga yang sakit dan membutuhkan pertolongan medis, kendaraan sering kali tidak dapat menjangkau lokasi karena kerusakan jalan sudah terlalu parah,” tegasnya.
Sementara itu, pemerintah terus menggencarkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran yang sangat fantastis. Sedangkan akses dasar yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat malah terkesan diabaikan tanpa perhatian sama sekali.
“Program apa pun yang dicanangkan pemerintah akan sulit dirasakan manfaatnya apabila akses dasar masyarakat masih terabaikan,” ujarnya.
Kata Roqiburrahman, pemerintah harus mampu membaca kebutuhan prioritas masyarakat di lapangan. Salah satunya yakni pemenuhan akses jalan yang layak untuk mendukung kelancaran realisasi program kesejahteraan lainnya.
“Pemerintah harus segera mengevaluasi prioritas penggunaan anggaran. Bahkan kalau perlu silakan alihkan dana program MBG untuk peningkatan infrastruktur,” katanya.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, merespons keluhan masyarakat Desa Montorna terkait pembangunan infrastruktur jalan. Dia mengatakan, segera memanggil dinas terkait untuk menanyakan persoalan yang terjadi di lapangan.
“Kami perlu pastikan dulu, itu jalan kabupaten atau jalan desa. Segera kami agendakan rapat dengan eksekutif untuk menanyakan secara jelas,” ucapnya.
Jika statusnya adalah jalan kabupaten, maka legislatif akan mendorong pemerintah daerah agar segera memperbaiki. Lebih-lebih, waktu kerusakan jalan tersebut sudah berlangsung selama lima tahun. Hal itu pun dianggap sangat penting untuk menjadi perhatian pemerintah.
“Kami pastikan aspirasi masyarakat segera dibahas dengan eksekutif, supaya dapat ditindaklanjuti,” pungkasnya. (*/bus)
