Sumenep, moralika.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai memperketat sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan arah kebijakan pemerintah provinsi dan pusat. Langkah itu dilakukan untuk memastikan program pembangunan berjalan selaras dan tidak tumpang tindih.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep menilai harmonisasi kebijakan menjadi faktor utama dalam menentukan efektivitas pembangunan. Pemerintah daerah tidak ingin program yang disusun berjalan sendiri tanpa keterhubungan dengan agenda pembangunan nasional.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan setiap kebijakan daerah harus disusun berdasarkan kerangka regulasi yang lebih tinggi. Menurut dia, sinkronisasi lintas pemerintahan merupakan syarat mendasar agar target pembangunan dapat tercapai secara optimal.
“Pembangunan harus dirancang dalam satu tarikan napas yang sama,” ungkapnya.
Dia menilai pembangunan tidak dapat dijalankan secara parsial oleh masing-masing tingkatan pemerintahan. Karena itu, pemerintah daerah berupaya membangun pola koordinasi yang memungkinkan setiap kebijakan saling mendukung dan memperkuat.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, Bappeda Sumenep menerapkan pendekatan pembangunan terpadu atau integrated development. Konsep ini menitikberatkan pada koordinasi lintas sektor sekaligus sinkronisasi antarlembaga pemerintahan.
“Kami menargetkan efektivitas program sekaligus mempercepat pencapaian target pembangunan daerah,” pungkasnya. (*/bus)
