Sumenep, moralika.com – Pemerintah Kabupaten Sumenep mengalokasikan anggaran sekitar Rp332 juta untuk proyek revitalisasi enam pasar pada 2026. Program ini mencakup pembangunan dan rehabilitasi fasilitas di sejumlah kecamatan, dengan total anggaran fisik mencapai Rp302,68 juta.
Rincian proyek tersebut meliputi pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Pasar Kayu senilai Rp69,42 juta. Selain itu, rehabilitasi bangunan Pasar Gapura dianggarkan Rp46,31 juta, serta Pasar Manding sebesar Rp60,32 juta.
Pemerintah daerah juga mengalokasikan Rp67,14 juta untuk pembangunan jalan di Pasar Anom Baru. Sementara itu, rehabilitasi kantor dan MCK Pasar Rubaru serta bangunan Pasar Pabrik masing-masing mendapat anggaran Rp59,86 juta.
Di luar pekerjaan fisik, Pemkab Sumenep menyiapkan dana perencanaan sebesar Rp17,47 juta yang dibagi dalam tiga paket. Paket pertama mencakup perencanaan rehabilitasi Pasar Rubaru, Pasar Manding, dan Pasar Kayu dengan nilai Rp9,07 juta. Paket kedua untuk Pasar Pabrik dan Gapura sebesar Rp5,06 juta. Adapun paket ketiga, perencanaan pembangunan jalan Pasar Anom Baru, dialokasikan Rp3,34 juta.
Anggaran pengawasan proyek juga disiapkan sebesar Rp11,92 juta. Rinciannya, pengawasan rehabilitasi Pasar Rubaru, Pasar Manding, dan Pasar Kayu sebesar Rp6,04 juta; pengawasan pembangunan jalan Pasar Anom Baru Rp2,50 juta; serta pengawasan rehabilitasi Pasar Gapura dan Pasar Pabrik sebesar Rp3,37 juta.
Program revitalisasi ini berada di bawah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Sumenep. Saat ini, proyek tersebut sudah selesai tahap perencanaan dan mulai diproses tahap penunjukan langsung (PL).
Kepala Bidang Perdagangan Diskop UKM Perindag Sumenep, Idham Halil, mengatakan proses PL tengah berjalan. Ia menargetkan pekerjaan fisik mulai digarap pada awal Mei 2026.
“Untuk masa pekerjaan, kami targetkan selesai dalam 90 hari kalender,” kata Idham, Senin, 20 April 2026.
Ia menilai waktu tersebut cukup, mengingat skala pekerjaan yang tidak terlalu kompleks. “Pembangunan MCK, misalnya, dipastikan bisa rampung dalam dua bulan,” ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut. Ia menyoroti keterbatasan anggaran yang tersedia pada tahun ini.
“Anggaran tahun ini memang kecil,” kata dia.
Menurut Juhari, pemerintah tidak bisa hanya bergantung pada APBD. Ia mendorong adanya langkah strategis lain agar keterbatasan fiskal tidak mengganggu kualitas pelayanan publik.
“Pemkab harus mencari solusi agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal,” ujarnya.
