Sumenep, moralika.com – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Sumenep (BEMSU) menggelar demonstrasi menuntut penyelesaian kelangkaan BBM bersubsidi. Massa juga mendesak dugaan penyalahgunaan distribusi BBM segera diusut, Senin (6/7).
Aksi berlangsung di dua titik, yakni Kantor DPRD Sumenep dan Kantor Bupati Sumenep. Mahasiswa menyampaikan tuntutan secara bergantian di kedua lokasi tersebut.
Koordinator lapangan aksi, M. Salman Farid, menilai kelangkaan BBM bersubsidi telah mengganggu aktivitas masyarakat. Persoalan itu dinilai membutuhkan langkah cepat dari pemerintah.
Mahasiswa juga menyoroti dugaan penyelewengan dalam distribusi BBM bersubsidi. Temuan pembelian BBM menggunakan jeriken dalam jumlah besar menjadi perhatian mereka.
“Kami minta langkah pengawasan makin diperketat,” ujar Salman.
Pengawasan distribusi BBM bersubsidi diminta melibatkan seluruh instansi terkait. Langkah terpadu dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan penyaluran.
“Pengawasan harus dilakukan terpadu,” tegasnya.
Ketua DPRD Sumenep, Zainal Arifin, menyatakan siap mengawal distribusi BBM bersubsidi. DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah dan kepolisian meningkatkan pengawasan.
“Saya sendiri yang akan menekan serta mengawasi kinerja kepolisian dan pemerintah daerah,” katanya.
Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, menyatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah. Upaya itu dilakukan untuk menjaga ketersediaan BBM bersubsidi.
“Kami sudah mengajukan penambahan kuota dan meminta agar pendistribusian BBM lebih masif,” jelasnya.
Pemkab Sumenep juga menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU. Kendaraan roda dua dibatasi 10 liter dan roda empat maksimal 50 liter per transaksi.
“Kebijakan itu juga untuk mengendalikan ketersediaan BBM bersubsidi,” pungkasnya. (*/bus)
