Sumenep, moralika.com – Kelangkaan BBM bersubsidi di Kabupaten Sumenep masih berlanjut hingga awal Juli. Pemerintah daerah mengklaim kondisi itu dipicu kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax.
Kelangkaan terjadi pada BBM jenis Pertalite dan Bio Solar. Antrean kendaraan di sejumlah SPBU sudah berlangsung sejak Rabu (24/6).
Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Sumenep, Dadang Dedy Iskandar, memastikan kuota BBM bersubsidi tidak berkurang. Kuota Pertalite dan Bio Solar disebut masih sesuai alokasi.
“Kuota Bio Solar ada di angka 44.851 KL, sedangkan Pertalite di 70.924 KL,” ujarnya, Rabu (1/7).
Dadang menjelaskan kenaikan harga Pertamax membuat banyak masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi. Peralihan konsumsi itu memicu lonjakan permintaan di sejumlah SPBU.
Pemerintah kini membatasi pembelian BBM bersubsidi di setiap transaksi. Kendaraan roda dua maksimal membeli 10 liter, sedangkan roda empat dibatasi 50 liter.
Kebijakan itu diterapkan untuk mengurangi antrean panjang di SPBU. Langkah tersebut juga ditujukan menjaga ketersediaan stok BBM bersubsidi.
“Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan Pertamina agar pendistribusian BBM lebih masif, seperti penambahan truk pengangkut BBM,” katanya.
Pemkab Sumenep juga mengupayakan penambahan kuota BBM bersubsidi. Koordinasi dengan BPH Migas telah dilakukan untuk membahas usulan tersebut.
“Penambahan kuota BBM tidak gampang, karena ini menyangkut barang bersubsidi,” lanjutnya.
Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, menilai analisis pemerintah terhadap penyebab kelangkaan belum tepat. Penambahan kuota dinilai bukan solusi yang mudah direalisasikan.
Masdawi menyebut tambahan kuota harus disertai peningkatan anggaran subsidi dari pemerintah pusat. Pembahasan itu semestinya dilakukan sebelum kelangkaan terjadi.
Politikus itu juga menyoroti lemahnya pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Perhatian khusus diminta diberikan terhadap penyaluran BBM ke wilayah kepulauan.
“Banyak nelayan mengeluh kesulitan mendapatkan BBM. Ini harus dianalisis secara khusus demi keberlangsungan hidup nelayan dan petani,” tegasnya. (*/bus)
